Media internet merupakan salah satu sarana dalam mencari hiburan. Salah satu hiburan yang dapat ditemukan melalui media internet adalah sarana untuk membaca komik di mana banyak website-website yang menyediakan komik-komik yang masih terbit maupun komik-komik yang sudah tidak terbit untuk dibaca secara gratis. Namun website-website penyedia sarana membaca komik tersebut tidaklah memiliki lisensi untuk menyebarkan/menerbitkan komik-komik tersebut. Penelitian ini ingin membahas bagaimanakah analisis praktik scanlation tanpa izin terhadap karya cipta komik di internet dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat yang terkait dengan tindakan penyebaran hasil scanlation dari suatu karya cipta komik ke dalam media internet tanpa izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa dokumentasi dan studi lapangan berupa wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan mereduksi data, kemudian penyajian data (display data), dan terakhir penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek scanlation komik tanpa izin merupakan aktivitas yang melanggar UU hak cipta karena memperoleh keuntungan ekonomi tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Praktek tersebut melanggar hak ekslusif dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana pasal 9 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut hukum Islam praktek tersebut berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan pemiliknya dan hal ini hukumnya haram. Praktek scanlation tanpa izin sama dengan pencurian, namun tidak dapat memenuhi persyaratan pencurian yang dikenakan sanksi had (potong tangan) karena adanya keraguan (syubhat) pada penerapannya. Maka menurut Islam pelaku dapat dikenakan sanksi ta’zir, bentuk sanksi hukuman tersebut diserahkan kepada pemerintah atau hakim.