Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah selalu lancar. Seringkali terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara kedua pihak tersebut. Pelaku usaha atau penjual mempunyai kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku terhadap produk yang dijualnya. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, tiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum ekonomi Islam terhadap etika pelaku usaha di bidang periklanan.
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berupa: pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis).
Berdasarkan hasil penelitian: Pertama, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam bab IV menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu dalam pasal 9, 10, 12, 13, 17 dan pasal 20 UUPK. Tidak hanya etika dalam berbisnis saja tetapi pelaku usaha juga memiliki etika yang harus dilakukan untuk para konsumennya. Karena konsumen itu adalah seorang raja yang seharusnya diberi informasi selayak-layaknya. Prinsip tanggung jawab yang bisa digunakan dalam iklan yang menyesatkan adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability) dan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Kedua, etika pelaku usaha berupa pembodohan dan penipuan dalam beriklan, telah menghancurkan esensi kesepakatan bersama dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Dalam tindakan yang demikian maka orang yang dibohongi dan dibodohi telah benar-benar dieksploitasi. Dengan demikian, maka tindakan ini benar-benar merupakan sebuah tindakan penyelewengan yang sangat berseberangan dengan proses bisnis yang seharusnya didasarkan pada tindakan rela sama rela (adil) antara pelaku usaha dan konsumen. Etika pelaku usaha dalam menjalankan suatu bisnis harus mempunyai nilai (manfaat) di antara kedua belah pihak dan transaksi atau bisnis tersebut terhindar dari cacat yang mengakibatkan transaksi atau bisnis tersebut rusak. Setidaknya ada dua macam hak yang sangat mendasar yang harus dituntut oleh konsumen muslim dalam kehidupan bermuamalahnya (bisnis/dagang), yaitu hak memilih (hak khiyar) dan hak memperoleh informasi yang benar.