Sistem proses jual beli tembakau di Desa Randuagung dengan perwakilan pabrik (grader) yang memiliki kelemahan yakni adanya dugaan permainan dalam grader yang dipercayai oleh pabrik karena tidak adanya perjanjian jual beli secara tertulis antara petani dengan grader sehingga dapat menjatuhkan harga. Dengan demikian kedudukan petani tembakau memiliki posisi tawar yang rendah karena dari pasca panen hingga pendistribusian tembakau hasil panen tersebut sudah ada jalurnya, sehingga petani tidak dapat serta merta memberikan penawaran kepada pabrik ataupun grader lain. Selain itu, terdapat beberapa petani di Desa Randuagung yang tidak memiliki modal tetap dapat melangsungkan produksi tembakau karena dibantu oleh pabrik melalui grader, dari mulai dibantu alat produksi hingga pemberian modal. Konsekuensi dari bantuan yang diberikan oleh pabrik kepada petani adalah petani tembakau tidak boleh menjual hasil panennya kepada pabrik/grader lain meskipun harga yang diberikan grader lain lebih besar.
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan dua masalah yaitu: Bagaimana praktik perjanjian jual beli tembakau melalui pengepul pabrik di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Baagaimana praktik jual beli tembakau melalui pengepul pabrik di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dalam Perspektif hukum islam.
Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris (sosiological yurisprudence) yaitu penelitian yang menggunakan fenomena sosial.Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis fenomena jual beli, persaingan usaha menurut undang-undang dan maṣlaḥah mursalah dengan menggunakan teori perjanjian.
Adapun hasil praktik jual beli tembakau melalui pengepul pabrik berdasarkan unsur-unsur perjanjian tertutup maka perjanjian jual beli di Desa Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup (exclusive distribution agreements). Perjanjian tertutup secara per se illegal yang mana perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 15 ayat (1) tentang perjanjian tertutup maka perjanjian tersebut dilarang berdasarkan Undang-Undang dan praktik tersebut termasuk perjanjian diskriminasi harga (price discrimination agreement) yang diatur pada pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 dan UU pasal 7 No. 5 Tahun 1999 tentang praktik predatory pricing (penetapan harga dibawah pasar).Sedangkan dalam hukum islam praktik jual beli tembakau yang dilakukan kedua belah pihak yang menggunakan akad jual beli dan utang piutang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, karena melanggar rukun yang keempat yaitu nilai tukar pengganti barang (harga) dan perjanjian tertutup (exclusif dealing) dapat digolongkan dalam tindakan talaqqi rukban serta menurut Imam Syafi’i hukumnya haram.Dalam perjanjian tidak dijelaskan mengenai harga tetapi dijelaskan petani diwajibkan menjual hasil panen kepada pengepul. Dalam jual beli ini sebenarnya sudah melanggar syarat dan rukun jual beli yang dimana memberikan perjanjian yang sifatnya memaksa. Sebagaimana kaidah fiqh jelaskan
Al Ashlu Fil Mu’amalaati Al Ibachatu Illaa an¬ yadulla daliilun alaa tachriimihi.