Pada dasarnya, pernikahan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang suami pada asasnya hanya boleh memiliki satu istri. Namun hal tersebut tidak bersifat mutlak. Seorang suami, boleh beristri lebih dari seorang apabila mendapat izin dari Pengadilan dengan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat syarat alternatif dan syarat kumulatif yang harus dipenuhi seorang suami yang akan berpoligami. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, bahwa hakim memutuskan mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan mengenyampingkan syarat alternatif dengan alasan kemaslahatan. Akan tetapi, pertimbangan hakim ini bersifat abstrak. Hakim tidak menjelaskan kemaslahatan seperti yang apa dimaksud sehingga mengabulkan izin poligami dengan mengenyampingkan syarat alternatif. Penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut apakah hakim sudah tepat dalam mengabulkan izin poligami pemohon yang diajukan dengan mengenyampingkan syarat alternatif.
Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, bagaimana pertimbangan maslahat hakim dalam putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg dan bagamainan analisis yuridis dalam putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg.
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (normatif law research). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Untuk analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan dahulu masalah yang ada di putusan, lalu menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Berdasarkan hasil penelitian, setelah ditelusuri ada tiga alasan dan keadaan yang berhubungan dengan pemenuhan syarat alternatif yaitu alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, alasan menghindari perbuatan zina, keadaan pemohon dan calon istri kedua sudah menikah siri dan mempunyai anak dari nikah siri tersebut. Secara yuridis ketiga alasan dan keadaan tersebut tidak ada yang bisa untuk mencukupkan alasan hukum. Sehingga putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, merupakan putusan yang onvoldoende gemotiveerd (putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya).