Peraturan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Apabila seseorang yang belum cukup umur akan melangsungkan perkawinan, orang tua/wali dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan sangat mendesak yang tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengakibatkan terjadinya penafsiran yang berbeda oleh hakim dalam menangani suatu kasus permohonan dispensasi nikah. Adanya hal tersebut, terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal penetapan permohonan, hakim berpedoman pada aturan tersebut serta menggunakan teori maslahah untuk menarik kemaslahatan menolak kemafasadatan.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi nikah pada perkara nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan perkara nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm? (2) Bagaimana penerapan teori maslahah pada pertimabnagan penetapan hakim?.
Penelitian in termasuk jenis penelitian normatif yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yaitu penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tilamuta. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tilamuta dan Pengadilan Agama Demak selaku hakim pemeriksa perkara permohonan tersebut.
Penelitian ini mengahasilkan dua temuan. Pertama, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah dengan kategori alasan mendesak. Dalam perkara dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Demak dengan jumlah perkara dispensasi nikah 348 Perkara. Pada permohonan dispenssi nikah no. 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk permohonan dikabulkan oleh hakim karena alasan mendesak yaitu dikhawatirkannya timbul fitnah dikemudian hari dan melakukan zina dikemudian hari bagi kedua anak para pemohon. Maka hal ini hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sedangkan, pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tilamuta dengan jumlah 53 perkara. Pada dispensasi nikah no. 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm permohonan ditolak oleh majelis hakim karena tidak adanya alasan mendesak yaitu kurang siapnya organ reproduksi pada calon istri dan kedua anak para pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini mejadi dasar tidak dikabulkannya permohonan pemohon. Kedua, penerapan teori maslahah pada pertimbangan hakim pemeriksa perkara yang mana kedua perkara dispen dikategorikan dengan maslahah daruriyah. Pada perkara dispen no. 319 alasan untuk dikabulkan adalah untuk menjaga keturunan (Hifdh al-Nasl). Sedangkan perkara dispen no. 50 alasan ditolak untuk menjaga agama (Hidh al-Din).