Kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Demak yaitu seorang suami mengajukan permohonan poligami dengan seorang wanita yang berstatus PNS. Dalam putusannya, Pengadilan Agama Demak mengabulkan permohonan poligami tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 PP 45/1990 yang berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”.
Dengan kurangnya keselarasan hukum tersebut, penulis membuat rumusan masalah tentang apa yang menjadi petimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk dan bagaimana analisis maqashid syari’ah terhadap Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk tentang izin poligami dengan wanita Status PNS. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu meliputi publikasi tentang hukum atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi.
Putusan Nomor 539/Pdt.g/2019/PA. Dmk telah memenuhi lima unsur kebutuhan primer (dlaruriyyat khamsah) yang meliputi hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu ‘aql, hifdzu maal dan hifdzu nasl. Tujuan maqashid syari’ah bukan hanya sekedar mencari ridlo Allah SWT. tetapi juga untuk mensejahterakan umat manusia.