Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mana mereka adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan maka dari itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Namun, saat ini banyak anak – anak yang bahagianya terenggut karena menjadi korban dari pencabulan oleh oknum bahkan saat di lingkungan sekolah. Maka, salah satu upaya Pemerintah adalah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian diganti dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang mengatur bahwa jika pelaku pencabulan anak tersebut adalah seorang pendidik, mengakibatkan korban lebih dari 1, dan sudah pernah dipidana dengan pidana yang sama maka dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidananya. Namun terkadang, aturan dalam Undang – Undang tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam Persidangan maupun Putusan dan maka dari itu hak – hak korban yaitu anak belum terpenuhi dan hal ini dinilai tidak memenuhi keadilan di dalam masyarakat.

Dari situ penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg), dengan rumusan masalah : bagaimana sanksi pelaku pencabulan anak dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/ PN smg ditinjau dari KUHP dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan apakah sanksi pidana yang ada di dalam Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif atau bisa juga disebut dengan pendekatan kepustakaan karena pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg kurang sesuai dengan KUHP dan Undang- Undang Nomor
17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena Hakim dalam memutus perkara kurang memperhatikan ketentuan di dalam Undang – Undang dan juga menyebutkan adanya penambahan sepertiga dari ancaman pidana. Lalu yang kedua, dari segi nilai keadilan di masyarakat, Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2018/PN Smg dirasa belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, seperti hak – hak korban yang belum terpenuhi karena di dalam dakwaan maupun tuntutan hingga Putusan tidak terdapat hak rehabilitasi guna memulihkan rasa trauma pada korban.