Tempat hiburan malam seperti diskotik, tempat karaoke, hingga permainan biliar menjadi alternatif hiburan yang diminati sekedar untuk memanjakan diri dan melepaskan penat. Aktivitas yang dilakukan biasanya berupa mendatangi tempat diskotik atau club malam dan menikmati alunan musik yang disajikan hingga mengonsumsi minuman beralkohol. Tak dapat dipungkiri bahwa tempat hiburan malam oleh masyarakat sering dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti free sex, mengonsumsi narkoba, mabuk-mabukan hingga tindakan kriminal seperti kekerasan dan pencurian yang dilakukan pelakunya agar senantiasa bisa menikmati tempat hiburan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan kaitannya dengan praktik tempat hiburan malam yang masih beroperasi di kawasan Kabuapten Bekasi. penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data primer yang digunakan bersumber dari wawancara Satpol PP, Kepolisan Polres Metro Kabupaten Bekasi, dan TNI-AD. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 terkait praktik tempat hiburan malam di Kabupaten Bekasi belum sesuai yang diharapkan meskipun Satpol PP telah bersungguh-sungguh melakukan penindakan dan secara terus-menerus pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada para pengusaha THM, namun hasilnya belum sesuai yang diharapkan.Penegakkan hukum sudah sampai ke tahap putusan tetapi hukuman yang diberikan belum mencapai hasil yang maksimal. Berbagai ketentuan dalam Peraturan daerah yang terkait dengan lokasi, bangunan, ruangan dan persyaratan bagi para pekerja tempat hiburan malam belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan daerah.
Dengan demikian, ada beberapa rekomendasi untuk permasalahan ini jika pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan yang melarang pendirian tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Bekasi maka pemerintah wajib memberikan solusi berupa lahan pekerjaan untu para mantan pekerja di tempat hiburan malam dan pada kenyataannya sekarang tidak ada solusi apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi