Salah satunya cara untuk mencegah covid-19 adalah dengan menerapan kebijakan physical distancing, namun penerapan physical distancing ini terkendala pada institusi tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang notabennya merupakan institusi tertutup dengan tingkat hunian tinggi. Untuk merespon hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian diganti menjadi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sebelum akhirnya diperbaharui kembali menjadi Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di dalam Lapas karena mengalami overkapasitas. Namun adanya kebijakan ini membuat proses asimilasi sedikit berubah yang mana biasanya dilakukan di dalam Lapas ataupun di luar Lapas bersama pihak ketiga yang menanganinya, dengan adanya covid-19 membuat asimilasi diberikan kepada narapidana secara langsung dari rumahnya masing-masing dengan pengawasan Bapas secara daring melalui media telepon, sms, whatsapp, atau videocall sesuai dengan jadwalnya masing-masing untuk menyampaikan materi, bimbingan dan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan. Tentu saja dengan adanya hal ini menimbulkan pertanyaan dimasyarakat dimana merasa dengan dikeluarkannya kebijakan ini membuat narapidana tidak merasakan efek jera atas tindak pidana yang telah mereka lakukan dan membuat tujuan pemidanaan atas mereka tidak terpenuhi sebagai suatu pembalasan.
Sehingga dengan adanya permasalah tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Batam tentang bagaimana kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam dilakukan serta untuk mengetahui bagaimana efektifitas kebijakan asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas Kelas IIA Batam serta relevansinya terhadap tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Lapas Kelas IIA Batam dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 serta, Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 merupakan sebuah langkah progresif yang diambil oleh Negara dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 di dalam Lapas tanpa menghiraukan kondisi dari korban, keluarga korban, maupun narapidana untuk menjamin hak-haknya diantara mereka terpenuhi sebagai manusia dan warga negara. Dalam kebijakan ini struktur hukum, subtansi hukum, dan masyarakat atau budaya sebenarnya sudah berjalan efektif. Namun sarana dan prasarana juga harus ditingkatkan kembali, sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik dan diharapkan untuk kedepannya tidak mengalami overkapasitas kembali. Dan dengan adanya restorative justice diharapkan dapat menggeser paham pembalasan (retribution) dalam pemidanaan dengan cara merestorasi korban menjadi baik kembali, selain itu restorative justice juga diharapkan dapat menghilangkan stigma negatif yang hidup dimasyarakat kepada para pelaku tindak pidana sehingga secara tidak langsung hal ini dapat mengurangi jumlah kasus di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan keadaan Lapas yang overkapasitas.