Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi terhadap anak yang tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk kejahatan Hak Asasi terhadap anak adalah pelecehan seksual. Contoh kasus pelecehan seksual dalam penelitian ini adalah kejahatan seksual dalam putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2021/PN.Smg yang berisikan kasus tentang seorang laki-laki dewasa melakukan tindak persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, dengan dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun pidana penjara dan denda Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Berdasarkan putusan tersebut apakah penerapan hukum yang sudah dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban (Anak) dalam putusan tersebut.
Penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah library research yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data kepustakaan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang persetubuhan terhadap anak dibawah umur, pada analisis penulis menggunakan data kualitatif.
Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa Penerapan hukumnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam penerapan hukum pidana secara formil menggunakan KUHAP .Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pecegahan. Akan tetapi dalam putusan yang penulis kaji anak sebagai korban tidak mendapatkan haknya berupa bantuan hukum, rehabilitasi dan restitusi.