Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan. Korban perkosaan mengalami penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis dan sosial. Perlindungan untuk korban juga masih belum bisa maksimal. Adapun permasalahan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah bentuk analisa viktimologi perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dan faktor kendala yang dihadapi pada saat melakukan perlindungan terhadap korban.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode hukum diidentifikasi sebagai perilaku mempola atau dengan kata lain penelitian yang bersifat menjelajah, melukiskan dan menjelaskan. Pada pendekatan yuridids empiris ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak Unit PPA Polrestabes Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban tindak pidana percobaan perkosaan banyak mendapatkan kendala dalam prosesnya. Unit PPA Polrestabes Semarang sering bekerjasama dengan PPT Seruni Kota Semarang untuk proses perlindungan korban kekerasan seksual. Mekanisme perlindungan terhadap korban mulai dari pendampingan korban untuk menempuh proses pelaporan ke kepolisian, pemeriksaan visum di rumah sakit untuk dijadikan alat bukti yang kuat saat di persidangan, konseling yang dilakukan oleh anggota PPT Seruni Kota Semarang. Kendala yang dihadapi pada saat proses perlindungan korban, yakni seperti: masyarakat masih menganggap korban kekerasan seksual itu juga sama bersalahnya. Informasi yang diberikan korban pada saat melapor masih kurang jelas karena rasa traumatis korban. Keluarga korban yang tidak mementingkan perasaan korban sendiri dan menganggap peristiwa tersebut aib bagi keluarga. Semua itu merupakan beberapa dari sekian banyak kendala yang dihadapi oleh Unit PPA SATRESKRIM POLRESTABES Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang pada saat menangani kasus perlindungan korban kekerasan seksual.