Merek sebagai identitas suatu produk baik barang atau jasa. Merek yang sudah dikenal akan mempunyai keterkenalan tersendiri yang harus dilindugi secara hukum. Pendaftaran merek baik merek lokal maupun asing akan melahirkan hak eksklusif dan hak prioritas yang diakui secara hukum. Hak-hak atas merek tersebut mencerminkan eksistensi merek akan dilindungi dari pihak yang bisa merugikan. Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi eksistensi merek sebagai bentuk karya manusia dalam bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dencan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional sebagai payung hukum bagi merek terkenal yang berasal dari negara lain agar terlindungi dari perilaku produsen yang meniru atau plagiasi dalam rangka ikut tenar dengan merek asing terkenal sehingga dapat merugikan bahkan menghancurkan ketenaran merek asing di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap merek asing terdaftar di Indonesia? 2) Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim terhadap kasus merek Hugo Boss, Perkara Nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.?
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif denganm pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa yang beberapa berkas perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 30/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., lengkap dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan beberapa buku, jurnal, laporan penelitian serta kamus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap merek asing yang terdaftar di Indonesia adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu hak eksklusif atas merek bisa diperoleh ketika sudah didaftarkan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai PendaftaranMerek Secara Internasional yaitu merek internasional yang terdaftar akan dilindungi secara hukum selama 10 (sepuluh) tahun. 2) Analisis yuridis tentang perkara nomor 30/Pdt.Sus.Merek/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara merek HUGO BOSS kurang tepat dan tidak berdasar pada hukum yang kuat yaitu gugatan pemohon dibatalkan karena daluwarsa yang hanya mengacu pada Undang-Undang Merek semata dengan mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dencan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Seharusnya hakim lebih teliti dan objektif terhadap merek yang disengketakan dengan menggunakan undang-undang yang mengatur tentang Merek di Indonesia.