Poligami sering dijadikan bentuk kontrovesi dalam salah satu bentuk perkawinan yang sering dibicarakan dalam masyarakat, dikarenakan di dalam poligami terdapat bentuk ketidakadilan terhadap pihak istri dan anak-anaknya, apalagi dalam masalah nafkah baik lahir maupun batin. Maka dari itu, poligami merupakan pintu terkecil sebagai solusi agar suami tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan atau perselingkuhan. Tujuan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2907/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.bbs, tentang izin poligami serta diakibat hukum dikabulkannya putusan-putusan tersebut.
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2907/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2733/Pdt.G/2021/PA.bbs, nomor perkara 2212/Pdt.G/2021/PA.bbs,
Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, bahwa pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada Qs.An-Nissa: 3 dan hanya pada syarat kumulatif saja pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undnag Perkawinan Tahun 1974 serta asas kebebasan hakim dengan begitu keputusan pengadilan bersifat mutlak. Kedua, Mengenai putusan hakim jika dilihat dari segi maqasid syariah. Hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan qawaid fiqhiyyah dan itjtihad hukum bagi hakim dapat dinilai kurang tepat meskipun terdapat kemaslahatan antar pihak, dengan begitu persepsi masyarakat menilai bahwa alasan hiperseks akan mudah dikabulkan serta mudah terjadinya perselingkuhan.