Tingkat kejahatan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk salah satunya adalah kejahatan terhadap kehormatan. Tindak pidana Pemerkosaan adalah masalah yang kompleks khususnya di Indonesia. Menangani tindak pidana pemerkosaan ini, Indonesia memiliki setidaknya dua peraturan yang paling berpengaruh dalam penetapan hukumnya yaitu KUHP pasal 285 dan Qanun Aceh Jinayah nomor 6 tahun 2014 pasal 48-50. Menilik Qanun Aceh Jinayah yang berorientasikan pada hukum Islam, Qanun tetaplah produk peraturan daerah yang hanya diberlakukan di Aceh. Qanun memiliki hukum-hukum yang didasarkan hukum pidana Islam, meski tetap disebut dengan hukum buatan pemerintah atau ta’zir. Dalam Hukum Pidana Islam khususnya menurut Imam Syafi’i, dalam menanggapi jarimah pemerkosaan ialah sanksi rajam bagi pelaku muhsan (sudah menikah) dan cambuk bagi pelaku ghairu muhsan (belum menikah). Sedangkan Qanun Aceh Jinayah tidak ada pembagian golongan seperti itu dalam pasal 48-50 berisikan hukuman cambuk dengan kadar maksimal dan minimal (inilah bentuk sanksi ta’zir). Serta dalam Qanun Aceh Jinayah tidak menerapkan sanksi berupa hukuman rajam. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah perspektif Imam Syafi’i terhadap sanksi Pemerkosaan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-56. Penulis menggunakan Deskriptif-Analisis yaitu suatu analisis yang digunakan dengan melakukan representasi objektif (menjelaskan, mendeskripsikan sebagaimana adanya) mengenai hal-hal yang terdapat dalam penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berbasis pada data kepustakaan yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, yang fokusnya adalah analisis data sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini buku-buku pendukung lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara menghimpun dan mengolah data-data sumber kepustakaan berupa data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.
Temuan penelitian ini adalah bahwa sanksi pemerkosaan dalam Qanun Aceh Jinayat adalah jarimah ta’zir dengan menerapkan sanksi cambuk, denda atau penjara. Dalam hal uqubah alternatif sanksi cambuk dijadikan pegangan. Syari’at Islam sejak lama sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat Aceh. Sesuai dengan kaidah fiqh, adat dapat dijadikan (ijtihad/ pertimbangan) hukum. Hukuman cambuk dinilai lebih efektif dibanding dengan hukuman yang lain, eksekusinya juga dilakukan dengan cara disaksikan masyarakat sekitar. Hal ini dapat membuat masyarakat takut dengan konsekuensi tersebut, sehingga mencegah masyarakat yang menyaksikannya untuk tidak melakukan tindak pidana pemerkosaan. Dengan demikian tujuan hukum (upaya pencegahan) dan maqashid syari’ah dengan illat untuk melindungi kehormatan dan keturunan dapat tercapai. Meski sanksi pemerkosaan dalam Qanun Aceh tidak sejalan dengan perspektif Imam Syafi’i. Menurut Imam Syafi’i hukuman pemerkosaan disamakan dengan hukuman zina. Hukuman zina sendiri dibagi menjadi 2 kategori yaitu pelaku muhsan (sudah menikah) dan ghairu muhsan (belum menikah/ lajang). Hukuman bagi pelaku muhsan sendiri adalah rajam, sedangkan dalam Qanun Aceh tidak menghukumi pelaku muhsan dengan hukuman rajam. Dalam Qanun Aceh tidak mengenal pembagian kriteria seperti itu, muhsan dan ghairu muhsan berada dalam satu pasal yaitu pasal 48 (secara umum “Barangsiapa”), yang membuat pemberatan atau memberikan kesempatan untuk hakim dalam memberikan kebijakan keputusan adalah besaran cambukan yang diberikan ukuran minimal dan maksimal.

ABSTRACT:
The crime rate is increasing along with the times, including crimes against honor. Rape is a complex problem, especially in Indonesia. In dealing with this crime of rape, Indonesia has at least two regulations that have the most influence in determining its law, namely the Criminal Code article 285 and Qanun Aceh Jinayah number 6 of 2014 articles 48-50. Judging from the Aceh Jinayah Qanun which is oriented towards Islamic law, the Qanun is still a product of regional regulations that are only enforced in Aceh. Qanun has laws that are based on Islamic criminal law, although they are still called government-made laws or ta'zir. In Islamic Criminal Law in particular according to Imam Syafi'i, in response to the crime of rape is the sanction of stoning for muhsan (married) perpetrators and lashing/ whipping/ flogging for ghairu muhsan (unmarried) perpetrators. Meanwhile, the Aceh Jinayah Qanun does not include such a division of groups in Article 48-50 which contains flogging punishments with a maximum and minimum level (this is a form of ta'zir sanctions). And the Aceh Jinayah Qanun does not apply sanctions in the form of stoning. The research question in this thesis is Imam Syafi'i's perspective on the rape sanction in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law articles 48-56. The author uses Descriptive-Analysis, which is an analysis that is used to perform an objective representation (explain, describe as it is) about the things contained in the research. This research includes normative legal research, normative legal research is research based on library data aimed at written regulations, the focus of which is secondary data analysis. The primary legal material in this research is Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law, while the secondary legal materials in this study are other supporting books. The analysis technique used is by collecting and processing library source data in the form of secondary data that is relevant to the discussion of this thesis.
The result of this study are that the penalty for rape in the Aceh Jinayat Qanun is jarimah ta'zir by applying flogging, fines or imprisonment. In the case of ‘uqubah, the alternative to whipping is used as a guide. Islamic law has long been applied in everyday life in Acehnese society. According to the rules of fiqh, custom/ tradition can be made (ijtihad/consideration) of law. The whipping punishment is considered more effective than other punishments, the implementation of the execution is right in front of the community. Consequently, people who witness it would not commit the crime of rape as a prevention of a law. Also, maqashid shari'ah with illat to protect honor and descendants can be achieved. Although the rape sanction in the Aceh Qanun is not in line with Imam Syafi'i's perspective. According to Imam Shafi'i, the punishment for rape is the same as the punishment for adultery. The punishment for adultery itself is divided into 2 categories, which is muhsan (married) and ghairu muhsan (unmarried/single). The punishment for muhsan perpetrators themselves is stoning, while the Aceh Qanun does not punish muhsan perpetrators with stoning. The Aceh Qanun does not have such criteria, muhsan and ghairu muhsan are in one article, it is article 48 (in general "Whoever"), What makes burdensome or provides an opportunity for judges in making policy decisions is the number of lashes/whips that are given a minimum and maximum size.