Kasus perusakan masjid Al Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal pada tahun 2016 menggugah kesadaran banyak pihak. Dimana kasus kejahatan bernuansa keagamaan seakan belum bisa lepas dari persoalan bangsa ini. Hal ini menarik untuk didalami lebih jauh secara lebih komprehensif.
Dari kasus ini penulis berusaha melihat dengan kacamata hukum Islam untuk menjadi acuan menentukan sanksinya. Selain itu kita juga harus melihat seksama memotret kasus yang bernuansa keagamaan seperti, melihat bagaimana bagaimana hukum posistif dan hukum Islam ditegakan pada kasus perusakan rumah iabadah.
Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif kualitatif, dengan merekam secara detail apa yang sebenarnya terjadi di lapangan kemudian mengelaborasi dengan sumber-sumber lain. Kemudian mengukurnya secara objektif dengan teori-teori hukum normatif yang digunakan, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam untuk dampak hukum yang ditimbulkan.
Data lapangan membuktikan, bahwa ksasus perusakan masjid Al Kutsar ini terjadi karena banyak faktior yang melatarbelakanginya. Singklatnya faktor kebencian terhadap kelompok keagamaan minoritas masih mendominasi dan menjadi benih munculnya perbuatan melawan hukum tersebut.
Sehingga nantinya para pelaku perusakan masjid akan bisa dikenkan dengan pasal-pasal perbuatan pidana perusakan dalam hukum pidana positif dan dikenakan Jarimah ta’zir untuk para pelaku kejahatan ini. Dimanma dampak yang dihasilkan benar-benar serius dan meluas. Mengingat fasilitas masjid ini sebagai public space (ruang publik) Jemaat Ahmadiyah untuk menjalankan praktik keagamaan mereka.

ABSTRACT

The case of the destruction of the Al Kautsar mosque belonging to the Ahmadiyah Congregation in Purworejo Village, Ringinarum District, Kendal Regency in 2016 aroused the awareness of many parties. Where cases of crimes with religious nuances seem to be inseparable from the problems of this nation. This is interesting to explore further in a more comprehensive manner.
From this case, the writer tries to see it through the eyes of Islamic law as a reference. In addition, we also have to start carefully photographing cases with religious nuances, such as, seeing how the normative regulations are running regarding the establishment of houses of worship in Indonesia.
The author uses a qualitative normative research approach, by recording in detail what actually happened in the field. Then measure it objectively with normative legal theories, so as to produce a pithy analysis for the legal impact caused.
Field data proves that the case for the destruction of the Al Kutsar mosque occurred because of many factors behind it. In short, the hatred factor for minority religious groups still dominates and is the seed for the emergence of such unlawful acts.
So that later the perpetrators of the destruction of the mosque will be able to be charged with the articles of the criminal act of vandalism, Jarimah ta'zir will also be imposed on the perpetrators of this crime. Where the resulting impact is really serious and widespread. Considering this mosque facility as a public space for the Ahmadiyya Jama'at to carry out their religious practices.