Pelaksanaan tindakan penangkpan dan melakukan instruksi tembak ditempat adalah sebuah tindakan yang masih menjadi pro dan kontra di masyarakat dan para ahli hukum. Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalah gunakan oleh aparat Kepolisian.
Dalam implementasinya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka maka pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap pelaku kejahatan bersifat situasional, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Permaslahan yang muncul adalah bagaimana konsep maqashid syari’ah menyikapi tindakan aparat kepolisian dalam melakaukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.
Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (library research). Data primer yaitu Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Data sekunder diperoleh dari buku- buku bacaan dan literatur-literatur lain dengan metode analisa diskriptif, konten analisis serta komparatif
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penembakan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Pasal 3c Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, mengenai asas proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan. Urgensi konsep maslahah menjadi yang utama dalam menentukan suatu hukum, termasuk mengetahui pertimbangan batasan kemudharatan. Merupakan suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan maqâsid asy-syari’ah,. Dengan demikian darurat itu terkait dengan dharûriyyat, bukan hâjiyat dan tahsîniyyat, maka dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan.