Perumusan kategori tindakan yang bermuatan rasis perlu landasan moral tentang larangan atas kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras atau antargolongan (SARA). Kejahatan berdasarkan diskriminasi ras atau etnis akan mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat menjadi tidak tentram, tidak aman dan rentan kerusuhan. Maka dari itu agar bisa menanggulangi kejahatan dan perlindungan terhadap hak­hak asasi manusia bagi kelompok ras atau etnis tertentu korban tindakan rasisme, efektifitas pengambilan langkah penanganan hingga penyelesaian kasus kejahatan rasisme dapat menggunakan jalur litigasi (yaitu penyelesaian dalam pengadilan). Adapun kasus penyebaran informasi bermuatan rasis yang terjadi pada tahun 2018 yaitu perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg, tindakan pelaku yang mengunggah komentar yang bermuatan rasis dalam salah satu platform media sosial.Sedangkan dengan tegas dan jelas, Islam melarang perilaku mencela atau tindakan rasisme atas dasar orientasi dari suatu individu atau kelompok tertentu dengan ucapan, ujaran atau tindakan langsung. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sanksi pidana Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai Putusan Perkara Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg tentang pemberian sanksi pidana kepada pelaku rasis?.
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh dari data sekunder ialah salinan publikasi/laporan direktori putusan perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg dan bahan hukum sekunder ialah UUD’45, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008. Dan didukung oleh data primer ialah hasil wawancara.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Penjatuhan pidana untuk tindakan rasisme perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg melalui persidangan di Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dengan KUHAP yang berlaku, tindak pidana rasisme termasuk dalam penanganan pemeriksaan biasa. Dalam memutus perkara ini Hakim memberikan pertimbangan hukum yang disusun secara sistematik dengan melihat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan sampai penentuan peraturan hukum yang dilanggar terdakwa, masa hukuman dan biaya perkara yang dibebankan. Karena tindakan terdakwa spesifik melakukan tindak pidananya dalam bentuk kejahatan dalam jaringan internet maka terdakwa dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008. 2) Bahwa perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg, tindakan rasisme termasuk kategori jarimah ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat yang melanggar larangan dalam Al­Quran Surah Al­Hujurat ayat 11 dan 12, namun tidak disertainya ancaman sanksi pidana dalam pelarangannya jika berbuat bertentangan. Dan Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta’zir. Ancaman hukuman kepada seseorang yang berbuat jarimah dimaksudkan agar orang tersebut diharapkan tidak mengulangi tindakan kejahatan dan upaya memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah yang dilakukan pelaku jarimah.