Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bersifat Condemnatoir, dan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Sehubungan telah terjadi pandemi Covid-19 yang melanda, segala bentuk aktivitas pemerintahan Indonesia terpaksa dibatasi termasuk di lingkungan Pengadilan Agama Pati. Eksekusi yang dapat dilakukan oleh PA Pati pada masa pandemi Covid-19 adalah eksekusi pembagian harta bersama, karena pada umumnya perkara tersebut dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kerumunan. Meskipun eksekusi tersebut dapat dilakukan, pandemi Covid-19 tetap menghambat pelaksanaan eksekusi tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama di masa pandemi dan analisis hambatan eksekusi pembagian harta bersama pada masa pandemi di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji implementasi hukum positif pada suatu masyarakat. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu: data primer (langsung dari objeknya) dan sekunder (tidak langsung dari objeknya), data primer skripsi ini adalah hasil wawancara dengan pejabat PA Pati, dan responden lain yang terkait, kemudian data sekunder diperoleh dari dokumentasi terhadap bahan hukum primer, dan tersier (buku, jurnal, dokumen pengadilan). Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara (tanya jawab dengan narasumber untuk mendapat informasi) dan dokumentasi (pengumpulan data dengan observasi). Metode analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif-deskriptif yaitu data yang diperoleh akan direduksi dengan cara abstraksi kemudian mengumpulkan data dan teori yang ada untuk menjawab rumusan yang ada dalam penelitian ini.
Hasil dari penelitian proses eksekusi pembagian harta bersam pada masa pandemic Covid-19 di Pengadilan Agama Pati, meskipun peristiwa pandemi merupakan peristiwa yang berbahaya, eksekusi tetap dilaksanakan walaupun belum ada peraturan atau SEMA terkait yang secara jelas mengatur pelaksanaan eksekusi pada masa pandemi Covid-19. Dalam kondisi demikian Pengadilan Agama Pati melakukan improvisasi untuk tetap melakukan eksekusi dengan beberapa berubahan dalam prosedurnya, seperti: adanya himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada, koordinasi PA Pati dengan Satgas Covid-19 Kab. Pati untuk menjadwalkan pelaksanaan eksekusi, permohonan eksekusi dapat dilakukan secara online, peringatan atau Aanmaning secara online, pendampingan siding secara online.
Terjadinya perubahan dalam prosedurnya, mengakibatkan pelaksanaan eksekusi di masa pandemi mengalami hambatan, karena setiap penyelesaian masalah akan menimbulkan masalah baru. Dalam skripsi ini hambatan tersebut diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu, faktor dari dalam lembaga Pengadilan Agama Pati (internal) dan faktor dari luar lembaga Pengadilan Agama Pati (eksternal). Internal yang dimaksud adalah penghambat dari dalam Pengadilan Agama Pati, sedangkan eksernal adalah faktor penghambat dari luar Pengadilan Agama Pati. Pelaksanaan putusan atau eksekusi yang bertujuan menyelesaikan perkara pada kenyataannya dapat tertunda dengan problem tertentu. Eksekusi diusahakan agar dapat terlaksana, karena apabila tertunda atau dinyatakan batal, eksekusi ulang akan membutuhkan tambahan biaya