Permohonan dispensasi kawin meningkat dalam 2 tahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 yang dinilai terlalu rendah dan menimbulkan banyak permasalahan dalam perkawinan. Oleh karena itu, pada tahun 2019 telah terjadi perubahan dalam UU Pekawinan, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 yang bertujuan sebagai salah satu upaya pendewasaan umur perkawinan bagi perempuan dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun. Dapat dilihat di Kabupaten Pati sampai sekarang masih ada yang menikah dibawah umur atau dibawah usia minimal perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yang sekarang sudah diperbarui menjadi UU No. 16 Tahun 2019.
Skripsi yang berjudul “Studi efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Pati” ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan faktor penyebab efektivitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 terhadap kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian non doktrinal (yuridis-empiris) dengan pendekatan hukum sosiologis yang dimulai dengan menganalisa penerapan hukum di masyarakat, kemudian mencari pemecahan masalahnya melalui analisis yang kritis terhadap fakta hukum dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Bapak Drs. Sutiyo, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Pati. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh di inventariskan, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematika dan terintegrasi mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data dianalisis dengan cara melakukan intepretasi atas peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dari berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 ada yang sudah sesuai aturan dan ada yang belum sesuai. Kemudian perubahan UU tersebut dinilai belum efektif karena tidak dapat menurunkan angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pati. Terdapat faktor penyebab tidak efektifnya peraturan tersebut di Pengadilan Agama Pati yaitu kurangnya sosialisasi pada masyarakat, kesadaran masyarakat, masih terjadi peningkatan kasus permohonan dispensasi kawin. Faktor yang mendorong meningkatnya kasus permohonan dispensasi kawin diantaranya yaitu faktor media sosial, lingkungan, hamil diluar nikah, pendidikan.
Pelaksanaan, Efektivitas, UU Perkawinan