Perbedaan pandangan dalam metode penentuan awal bulan kamariah mengerucut pada dua mazhab, yaitu mazhab rukyat dan mazhab hisab. Perbedaan tersebut agaknya menimbulkan psikis umat Islam menjadi tidak baik. Maka dari itu, dalam hal penetapan awal bulan, campur tangan ulil amri sangatlah menentukan peranan yang sangat signifikan. Di indonesia perananan ulil amri pada dasarnya sudah teraplikasi melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama dalam hal ini bertindak sebagai representasi pemerintah dalam menetapkan awal bulan. Namun realita di lapangan, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Kementerian Agama) tidak sepenuhnya bulat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat. Dengan dasar permasalahan tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana tanggapan ormas Islam terhadap putusan sidang Isbat tahun 1418 H – 1442 H./1997 M – 2021 M. Kedua bagaimana kajian hukum syari’ah Islam dan Hukum Positif terhadap putusan sidang isbat pemerintah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan format deskriptif dan analitis statistik. Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini berupa data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan tema yag diambil dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini menghasilkan dua temuan, pertama, Di Indonesia terdapat beberapa kali perbedaan putusan mengenai penetapan awal bulan Kamariyah, perbedaan tersebut terjadi pada tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, dan juga 2012. Pemerintah, NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa perbedaan tersebut terjadi sebab penafsiran kata liru’yati yang dimaknai berbeda. Meskipun terjadi perbedaan mereka juga sepakat akan saling menghormati terhadap putusan masing-masing selagi belum ada sistem kalender yang mapan. Kedua, Keputusan hasil sidang isbat oleh kemenag mengikat semua orang islam di Indonesia. Namun dalam pelaksanaanya pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam mengikutinya. Karena dalam kaidah-kaidah fikih dijelaskan bahwasanya keputusan yang ditetapkan oleh menteri agama harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dirasakan oleh warganya bukan hanya maslahat bagi segolongan kelompok selagi pemerintah belum memutuskan suatu hukum (kebijakan).