Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Namun karena kurangnya pengertian Masyarakat dan Pemerintah, juga kurang Profesionalnya Penegak Hukum, maka masalah sampah menjadi terabaikan. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan-larangan dalam pengelolaan sampah berdasarkan pasal 9 dan pasal 38 maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 58 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, berupa denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Sanksi yang disebutkan diatas justru tidak pernah diterapkan. Islam sebagai agama rahmatan lil’alamīn (rahmat bagi seluruh alam) telah memerintahkan dan mengingatkan manusia untuk menjaga lingkungan dari segala kerusakan, termasuk didalamnya adalah kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rūm [30] ayat 41.
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana Bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Grobogan Tentang Pengelolaan Sampah. Kedua, Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Grobogan Tentang Pengelolaan Sampah. Ketiga, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Grobogan.
Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis sosiologis (sociologys legal research) dengan Jenis penelitian field research ialah penelitian lapangan atau penelitian dilapangan. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.
Penelitian ini menyimpulkan pertama, bentuk pelanggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan, adalah mencampurkan sampah organik dan anorganik, membuang sampah disungai, dihutan, dan di pinggir jalan; dan menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA. Kedua, Penerapan Ketentuan Pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam Pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Grobogan Tentang Pengelolaan Sampah adalah melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pengelolaan Sampah yang baik, mendatangi langsung tepat kejadian, memberikan sanksi teguran lisan, memberikan peringatan tertulis kepada masyarakat, dan melalukan mediasi antara para pihak terkait. Ketiga, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Grobogan.ini tidak termasuk dalam jarīmah ḥūdud maupun jarimah qisās-diyat karena pada surah maupun hadis tidak disebutkan kadar dan jenis hukumnya. Artinya, pelanggaran pengelolaan sampah masuk dalam jarimah Ta’zīr. jarīmah Ta’zīr merupakan bentuk jarimah yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh pemerintah (ūlil amri).