Jual beli merupakan bagian dari ta’awun (tolong menolong). Sepeda motor merupakan salah satu objek yang di perjual-belikan. Ketentuan kepemilikan sepeda motor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas yang hak kepemilikannya telah terdaftar Beberapa kendaaran yang dibeli masyarakat Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tidak sesuai dengan prosedur Sepeda motor tanpa dokumen tersebut dibeli dari orang yang berasal dari luar kecamatan atau bahkan luar kabupaten Pati Melihat kasus di atas ada resiko besar yang mengintai masyarakat karena membeli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap. maka dapat dirumuskan 1) Bagaimana praktik jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.
Penelitian menggunakan jenis penilitian kualitatif lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Mengenai praktik dan kasus jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Trangkil, Pati menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.
Hasil analisis peneliti, debitur (penjual) telah melakukan pelanggaran penggelapan motor karena pembebasan jaminan fidusia terhadap kebendaan berdasarkan akta jaminan fidusia masih berlangsung. Konsumen atau pemilik jaminan tidak berhak mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kendaraan tanpa persetujuan tertulis antara debitur dan perusahaan atau bank. Pelanggaran tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, berdasarkan pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kemudian menurut peneliti, praktik jual beli motor yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Sambilawang tidak sesuai dengan syariat Islam karena belum memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah di tetapkan dalam Islam. Maka, dalam hal ini parktik jual sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian hukumnya tidak sah atau bathil.