Hadirnya lembaga-lembaga keuangan baik dalam bentuk konvensional maupun syariah memberikan peran yang besar selain untuk membantu perekonomian hidup masyarakat, salah satunya yaitu hadirnya Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba’alawy Semarang yang merupakan suatu lembaga baru yang dibentuk oleh OJK dan termasuk ke dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dikhususkan beroperasi di masyarakat sekitar pondok pesantren. Pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro ini menggunakan akad qardh dengan pengenaan biaya ujrah sebesar 3% pertahun. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana penerapan akad qardh pada pembiayaan di Bank Wakaf Mikro serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pelaksaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer dilaksanakan menggunakan metode wawancara dengan ketua, DPS, nasabah dari Bank Wakaf Mikro. Adapun untuk data sekunder menggunakan dokumentasi tertulis serta foto yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa pelaksanaan praktik akad qardh di Bank Wakaf Mikro belum sesuai dengan prinsip syariah yang telah berlaku, karena dalam penerapan akad qardh yang digunakan yaitu menambahkan biaya pada saat pengembalian pinjaman. Mengenai biaya jasa dan administrasi, Bank Wakaf Mikro tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/MUI/1V/2001 tentang qardh pada nomer 3 dijelaskan mengenai biaya administrasi yang boleh dibebankan kepada nasabah. Biaya tersebut mencakup biaya bagi hasil setara 3% pertahun merupakan biaya jasa dan administrasi. Namun, di lampiran kontrak akad dari pihak Bank Wakaf Mikro dan nasabah tidak dicantumkan mengenai kejelasan besaran jumlah bagi hasil dan biaya administrasinya.