Latar belakang dari skripsi ini adalah terdapatnya gap antara hal yang diatur di Undang-Undang dengan yang terjadi di lapangan tentang ganti rugi yang dilakukan oleh PT. J&T Express. Dimana pada pasal 4 Ayat 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun meskipun sudah ada pasal yang mengatur tentang hak ganti rugi yang harus dipenuhi oleh PT. J&T namun kenyataan di lapangan banyak yang tidak sesuai contohnya pada akun twitter resmi PT. J&T banyak sekali keluhan mengenai barang rusak, hilang, salah orang, bahkan telat sampai yang tidak dihiraukan dan dilansir dari Kompas.com terdapat sebuah video viral dimana beberapa pria melempar paket-paket secara estafet dari sebuah mobil dan di mobil tersebut terdapat plang jasa pengangkutan J&T padahal hal ini jelas melanggar SOP selain pihak ekspedisi masih kerap kali lepas tangan mengenai tanggung jawab ini.
Pada penelitian ini yang menjadi pokok masalah adalah sistem pergantian rugi dalam perjanjian antara PT. J&T Express dengan pengirim barang apabila barang yang dikirim mengalami kerusakan, hilang, salah kirim, ataupun terlambat sampai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait sistem ganti rugi di jasa ekspedisi PT. J&T Express.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non doktrinal dengan menggunakan pendekatan implementasi hukum. Pada penelitian ini sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan dokumen berupa jurnal, karya ilmiah dan juga peraturan perundang-undangan, kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif.
Dari hasil penelitian ini menjelaskan Sistem pergantian rugi dalam perjanjian antara PT. J&T Express dengan pengirim barang apabila barang yang dikirim mengalami kerusakan, hilang, salah kirim, ataupun terlambat sampai. Sistem pergantian kerugian di J&T Express sudah ditentukan dalam syarat dan ketentuan umum pengiriman barang baik itu besaran jumlah kerugian yang akan ditanggung oleh J&T Express dan mengenai batas maksimal pengajuan klaim aduan ganti rugi. Walaupun menurut penulis mengenai batas maksimal pengajuan aduan ganti rugi masih sangat kurang karena waktunya terbilang sangat singkat hanya 3 (tiga) hari. Dan di beberapa kasus penanganan J&T dalam menangani kasus masih agak kurang seperti barang rusak kerap kali J&T lepas tangan tidak mau memberikan ganti rugi dan kasus keterlambatan barang juga tidak terdapat kompensasi apapun.
Pembahasan ke dua mengenai perlindungan konsumen terkait sistem pergantian rugi oleh J&T Express mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen namun pada kenyataannya tidak didapatkan seperti hak untuk didengarkan keluhan-keluhannya, hak untuk diberikan informasi terkait barang kiriman secara benar dan jelas jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang, serta yang terakhir adalah hak untuk diberikan ganti rugi jika barang yang dikirimkan mengalami kerusakan atau kehilangan pihak J&T kerap kali lari dari tanggung jawab mengganti kerugian