Skripsi ini membahas tentang transaksi Uang Elektronik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 yang kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syari’ah melalui Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, dari segi akad maupun transaksinya sehingga dapat menjawab permasalahan Uang Elektronik harga dalam prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah.
Rumusan masalah penelitian : 1) bagaimana praktik transaksi Uang Elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik; 2) bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 dan hukum pemberian diskon.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan normatif empiris. Sumber penelitian ini diambil dari pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan bank indonesia No 20/6/PBI/2018, buku-buku teori mu’amalah, hasil wawancara, dan observasi terkait transaksi Uang Elektronik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, transaksi Uang Elektronik sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, dalam pelaksanaannya peraturan tersebut memiliki kelemahan diantaranya, belum diaturnya secara maksimal mengenai kerugian pengguna akibat hilangnya saldo uang elektronik. Kedua, karena Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengubah akad antara pengguna dan penerbit yang tadinya wadī’ah menjadi qarḍ, rukun dan syarat akad qarḍ tidak terpenuhi pada Uang Elektronik close loop- unregisted. Kelima, diskon yang didapat oleh pengguna diperbolehkan karena diskon yang di dapat bukan dari penerbit melainkan dari penyedia aplikasi, akad yang digunakan adalah akad ju’ālah. Maka, diskon disebut sebagai hadiah/bonus.