Adanya kesenjangan mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan aturan di dalam hukum pidana di Indonesia. Bahwa anak merupakan harapan bangsa yang mana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak wajib dilindungi akan tetapi pada kenyataannya ada seorang pendidik yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Keadaan ini sangat ironis sekali karena pada hakikatnya seorang pendidik seharusnya memberikan contoh atau figur dan memberikan perlindungan terhadap anak didiknya. Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa negara sangat bertanggungjawab atas perkembangan anak serta perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Salah satunya terjadi di daerah Demak tepatnya di SD Negeri Tugu 2 Desa Tugu Kec. Sayung Kab. Demak yang melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh salah satu guru terhadap anak didiknya sendiri.
Kemudian dari paparan tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut; Pertama, bagaimana penerapan hukum positif terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/Pn.Dmk)? kedua, bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/Pn.Dmk)?
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif-empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan judicial case study (pendekatan yang terjadi akibat konflik). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif dan disajikan dengan deskriptif.
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum positif yang tidak tepat karena tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah diperbarui yaitu UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang kedua dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah ada hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam hal ini hakim harus lebih memperhatikan lagi alat-alat bukti dan fakta di persidangan sebelum menjatuhkan putusan pidana.