Sistem pemasyarakatan lahir sebagai pembaharuan dari sistem kepenjaraan dalam memberikan pemidanaan terhadap narapidana dengan menggunakan konsep pembinaan sebagai sebuah sistem dalam pemidanaan dengan memberikan bimbingan terhadap kepribadian dan kemandirian narapidana, yang bertujuan agar narapidana yang telah memperoleh bekal pembinaan di dalam Lapas mampu menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga tidak kembali melakukan perbuatan tindak pidana di dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi dalam fakta sosial, mantan narapidana masih sering mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai seorang pelaku kejahatan dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa mantan narapidana tersebut berpotensi kembali melakuakan perbuatan tindak pidana. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan penerapannya berdasarkan sistem pemasyarakatan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat non doktrinal. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Metode pengujian validitas data yang digunakan melalui teknik triangulasi data. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan dan mereduksi data, serta disajikan dalam uraian naratif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah efektif dalam menekan laju residivis melalui program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, meskipun jenis kegiatan dalam program pembinaan kemandirian narapidana belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan narapidana secara optimal, yakni masih memiliki keterbatasan dalam bidang teknologi dan bidang pendidikan yang belum menyediakan program pendidikan kejar paket untuk narapidana yang belum memiliki ijazah pendidikan formal. Selain itu, jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang over capacity cukup menimbulkan kesulitan bagi pegawai untuk mengawasi seluruh narapidana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lapas Klas I Madiun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari instansi terkait maupun masyarakat untuk ikut serta dalam membantu membina narapidana. Adapun pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun telah selaras dengan sistem pemasyarakatan, baik dari segi Struktur Hukum Lapas Klas I Madiun memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 05.OT.01.01 Tahun 2011. Kemudian dari segi Substansi Hukum, Lapas Klas I Madiun telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan pemasyarakatan memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, memenuhi asas-asas pemasyarakatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UU No. 12/1995, serta memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai keberhasilan pembinaan. Selain itu dari segi Budaya Hukum, peraturan yang diterapkan dan program kegiatan yang diberlakukan di Lapas Klas I Madiun telah disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.