Setelah melihat kondisi dilapangan yang mana masyrakat khususnya ibu-ibu yang setelah melakukan perceraian mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sang ayah yang seharusnya menjalankan kewajiban untuk memberi nafkah anak, namun telah mengabaikanya. Jadi selain ibu sebagai pengasuh anak juga sebagai pemberi nafkah anak. Dan adapula seorang ibu yang mendapatkan hak hadlanah tetapi tidak mengsuhnya dengan baik, keadaan seperti itu sang ayah atau mantan suami ingin mengambilnya, tetapi si ibu tersebut bersikukuh tetap ingin mengasuhnya. Kejadian yang berada di masyarakat tersebut sebagian ada yang meminta bantuan hukum ke LBH Jawa Tengah yang dianggap berkompeten dalam menangani perkara tersebut, karena mereka ingin hak-hak anak terpenuhi.
Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui peran LBH Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap upaya eksekusi hak hadlanah dan nafkah. (2) Untuk mengetahui kendala dan upaya LBH Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap upaya eksekusi hak hadlanah dan nafkah anak.
Metodologi yang digunakan (1) pendekatan yang di gunakan adalah normatif: Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. (2) sampel penelitian adalah : para advokat LBH Jateng dan pelaku sengketa hak hadlanah dan nafkah anak. Dengan teknik pengumpulan data interview dan dokumentasi. (3) teknik analisisyang digunakan adalah deskriptip analitis.
Hasil penelitian menunjukan LBH Jawa Tengan dalam perannya telah berhasil memberikan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara sengketa hak hadlanah dan nafkah anak dengan cara - cara atau langkah - langkah sebagai berikut (1) Melayani Konsultasi (2) Memberikan Advokasi (3) Melekukan Investigasi (4) Arbitrase (mediasi) dengan dibuatkan akte perdamaian (van dading). Kedua, kendala atau hambatan yang dialami oleh LBH Jawa Tengah saat memberikan layanan bantuan hukum adalah dari pihak lawan berperkara sulit untuk dipertemukan, dan menantang untuk diselesaikan di Pengadilan.