Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menangani perkara Nomor 950/Pdt.G/2019/PA.JP tentang perlawanan parate eksekusi Hak Tanggungan berpendapat adanya konflik norma antara Pasal 6 UUHT dengan Pasal 224 HIR sehingga pelaksanaan eksekusi lelang pada perkara a quo tidak sah dan harus dilaksanakan melalui fiat pengadilan, sedangkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada kreditur untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri manakala debitur wanprestasi. Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam memutus perkara perlawanan parate eksekusi hak tanggungan nomor 950/Pdt.G/2019/PA.JP? 2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam memutus perkara perlawanan parate eksekusi hak tanggungan nomor 950/Pdt.G/2019/PA.JP?
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 950/Pdt.G/2019/PA.JP tentang perlawanan parate eksekusi Hak Tanggungan sebagai bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan serta referensi lainnya sebagai bahan hukum sekunder. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik studi pustaka dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama terdapat tiga poin yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara a quo yaitu adanya konflik norma antara Pasal 6 UUHT dengan Pasal 224 HIR, tidak ada penawaran, serta kesulitan dalam pengosongan objek lelang, namun Pasal 6 UUHT merupakan sumber hukum materiil dan Pasal 224 HIR merupakan hukum formil, sehingga kedua pasal tersebut tidak dapat dikonflikkan karena merupakan sumber hukum yang berbeda, serta apabila pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur maka sah dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, adapun pengosongan hak tanggungan dapat diatasi sesuai Pasal 1567 KUHP atau Pasal 2 APHT, kedua dalam perspektif hukum ekonomi syariah pelaksanaan lelang telah dengan kaidah وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا dan pengosongan objek lelang dapat disepakati bersama dengan meminta kerelaan pihak penyewa menurut Abu Muhammad Abdillah dalam Al-Muqni’ atau dapat meminta kerelaan pihak pembeli untuk menunggu masa sewa selesai menurut Imam Hanafi.