Sebelum menempati rumah sebagai objek sewa, pemilik dan penyewa indekos melakukan sebuah perjanjian atau dalam Islam dikenal sebagai akad. Munculnya pandemi covid-19 yang dapat dikatakan sebagai overmacht (keadaan memaksa) membuat aktivitas terbatas. Pentingnya perubahan perjanjian sewa menyewa indekos ini diteliti adalah karena dalam Islam sangat dianjurkan untuk memenuhi akad-akad yang telah dilakukan dan disepakati. Namun yang terjadi pada kasus sewa menyewa indekos di lingkungan UIN Walisongo adalah adanya perubahan perjanjian yaitu perubahan terhadap awal masa sewa, harga sewa dan juga mekanisme pembayaran ujrah sewa.
Permasalahannya adalah: 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan sewa menyewa indekos di lingkungan UIN Walisongo?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perubahan perjanjian sewa indekos akibat pandemi covid-19?; 3) Bagaimana solusi apabila terjadi perubahan perjanjian sewa akibat pandemi covid-19?.
Penelitian ini tergolong penelitian normatif-empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini mengambil 3 orang pemilik indekos dan 3 penyewa sebagai sampel dari populasi yang ada di lingkungan UIN Walisongo. Teknik pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling agar sesuai dengan kriteria yang telah dietapkan penulis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengelolaan dan analisis data dilakuan melalui tiga tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data serta pengambilan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: pertama, mekanisme pelaksanaan sewa menyewa indekos di lingkungan UIN Walisongo menggunakan akad ijarah. Pelaksanaanya sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah atau dalam artian bahwa akadnya sah. Namun perlu dilakukan penyempurnaan hukum dengan melakukan perjanjian sewa secara tertulis; kedua, praktek sewa menyewa indekos di lingkungan UIN Walisongo jika ditinjau dari hukum Islam adalah wajib melaksanakan perjanjian sewa yang telah disepakati atau memenuhi akad yang dibuat. Namun adanya pandemi covid-19 yang dikatakan sebagai overmacht (keadaan memaksa) maka hukumnya menjadi rukhshah. overmacht (keadaan memaksa) membuat adanya perubahan perjanjian sewa yang sebelumnya telah disepakati. Namun yang tidak dibenarkan adalah adanya perubahan perjanjian secara sepihak yaitu mengenai perubahan penetapan awal sewa, perubahan ujrah sewa, dan perubahan mekanisme pembayaran ujrah sewa. Dengan begitu maka dapat menimbulkan kemudharatan, dan itu sebaiknya dihindari; ketiga, upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi perubahan perjanjian sewa indekos adalah dengan musyawarah diantara kedua belah pihak agar saling ridho dan tidak menimbulkan permasalahan baru.