Dalam putusan hakim nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.Pt perkara cerai gugat dinyatakan tidak diterima/NO (Niet Ontvankelijk Verklaart) dengan pertimbangan alamat suami tidak jelas sehingga hakim menganggap bahwa surat gugatan tersebut adalah obscuur libel dan telah cacat secara formil. Terdapat solusi yang telah diatur dalam Pasal 138 KHI mengenai perkara cerai gugat yang salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya. Gugatan perceraian yang diajukan istri kepada suami telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 116 KHI bagian b dan f, Pasal 39 UUP No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 209 KUHPerdata. Tergugat telah melalaikan pasal 30-34 UUP No. 1 Tahun 1974 dan pasal 77 KHI tentang hak dan kewajiban suami istri serta tidak dijalankan sebagaimana kewajiban seorang suami dan ayah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang diarahkan pada bahan-bahan pustaka dengan pendekatan yuridis doctrinal. Penulis mengambil sumber data sekunder yang meliputi publikasi hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam metode pengumpulan data, penulis melakukan pencarian bahan hukum berupa buku, jurnal, skripsi, dan berkas lainnya, sedangkan pada analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis isi putusan yang ditetapkan hakim. Temuan dari penelitian ini yang dirugikan adalah pihak penggugat, sebab perkawinan diantara keduanya masih sah dan tercatat secara hukum, namun pada faktanya tidak dijalankan sebagaimana seorang suami terhadap keluarganya, dan atas kelalaian tergugat maka dampak yang paling menonjol adalah dari segi ekonomi, selain itu ketidakjelasan status istri dalam bersosial menyebabkan kedudukannya menggantung, anak cenderung tidak bebas dan tidak nyaman dalam berekspresi dan bersosial di masyarakat, serta menganggu kesehatan psikis penggugat sebagai seorang ibu yang ditinggalkan dan tidak diberi nafkah oleh tergugat. Hak anak yang dilalaikan oleh ayah telah diatur dalam UUP Bab X No. 1 Tahun 1974 tentang kewajiban orang tua terhadap anak, pasal 34 ayat 1 tentang hak nafkah anak, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.