Kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Rembang ialah seorang suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah karena membutuhkan akta kelahiran anak. Namun pada saat terjadinya perkawinan siri antara pemohon I dan Pemohon II diketahui pemohon II sudah hamil. Pengajuan isbat nikah dilakukan pada tahun 1999. Hal tersebut terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang masih berlaku”. Dalam putusannya, Pengadilan Agama Rembang mengabulkan Pemohonan Isbat Nikah.
Dengan adanya hal tersebut penulis membuat rumusan maslah tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rembang dalam memutuskan Putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg dan bagaimana menurut hukum positif dan maqasid syari'ah terhadap Putusan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative (doctrinal). Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara.
Walaupun aturan pencatatan perkawinan itu sudah termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinannya dengan cara sirri atau di bawah tangan. Pencatatan akta nikah merupakan satu-satunya jalan untuk Hifẓ al-Nasab (menjaga nasab) realisasi dari illat Maqāṣid al-syarī’ah yang dalam derajat ḍaruriyat.