Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan menikah. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu lima tahun terakhir yaitu dari 2016 hingga 2020 ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan. BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat telah berupaya menyiapkan fondasi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun upaya dimaksud belum dapat menahan lajunya tingkat perceraian di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat, hal ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut sehingga penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Efektivitas Tugas BP4 Dalam Penanggulangan Tingginya Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Pontianak Barat (studi kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)”. Penelitian ini membahas tentang kendala BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat terhadap penerapan kursus calon pengantin dan bagaimana efektivitas BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat dalam penanggulangan tingginya tingkat perceraian.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, data lapangan diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosial non doctrinal. Hasil penelitian ini menyimpulkan tingginya tingkat perceraian salah satunya disebabkan oleh petugas dan juga narasumber BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat yang belum pernah mengikuti diklat atau pelatihan kursus bimbingan perkawinan (BIMWIN), kendala yang melatar belakangi tidak terlaksananya pelatihan kursus bimbingan perkawinan (BIMWIN) ini dikarenakan tidak turunnya anggaran dari Pemerintah pusat, yang berdampak dalam penyampaian materi kepada calon pengantin yang dilakukan oleh petugas dan juga narasumber BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat tidak efektif, adapun tingkat keefektifitasan tersebut yang menyebabkan banyaknya dari calon pengantin kurang memahami maksud dari tujuan pernikahan dan banyak yang beranggapan bahwa mengikuti kursus calon pengantin hanya formalitas saja sebagai persyaratan dalam kelengkapan administrasi dari pernikahan.