Perkara ekonomi syariah dengan Nomor register 179/Pdt.G/2018/PN.Skt merupakan perkara akad pembiayaan qorḍ wal murābaḥah yang terjadi antara Ali Hufroni, S.T., sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Solo sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, KPKNL Surakarta, Kementrian ATR/Badan Pertanahan RI Surakarta sebagai Turut Tergugat I dan II. Perkara ini diadili di Lingkungan Peradilan Umum. Pada sidang jawaban, Tergugat menyampaikan mengenai eksepsi kompetensi absolut. Akan tetapi eksepsi kompetensi absolut tersebut ditolak dalam putusan sela. Dalam amar putusan pokok perkara Hakim mengesahkan akad, menyatakan Penggugat Konpensi melakukan perbuatan wanprestasi, serta menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materill.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta terhadap putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN. Skt. Serta apakah putusan Pengadilan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif disebutkan juga penelitian hukum doktrinal, dengan pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, kemudian dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) serta pendekatan kasus (case approach).
Hasil analisi penelitian dari perkara a quo yaitu bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempunyai kewenangan absolut dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo. Putusan perkara a quo tidak sesuai dengan kaidah ekonomi syariah.