BMT Amanah Usaha Mulia Magelang memiliki beberapa produk pembiayaan, salah satunya adalah produk pembiayaan modal usaha tanpa agunan dengan akad mudharabah. Produk ini banyak digunakan oleh para pedagang pasar yang butuh modal untuk mengembangkan usahanya tanpa harus takut menyerahkan jaminan. Dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah nilai NPF nya masih tergolong tinggi. Oleh karena itu penerapan pembiayaan mudharabah tanpa agunan ini patut dipertanyakan apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Dari latarbelakang tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dan merumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi akad mudharabah pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan, apakah ada kendala-kendala selama proses penerapan pembiayaan mudharabah tanpa agunan, serta sudah sesuaikah penerapan pembiayaan mudharabah tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang dengan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan mudharabah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.
Dari hasil penelitian diketahui dalam menggunakan produk ini, calon anggota harus memenuhi persyaratan dari BMT yaitu sudah memiliki tempat berjualan yang sudah berjalan satu tahun. Maksimal pembiayaan yang diberikan sebesar tiga juta rupiah. Calon anggota yang mengajukan pembiayaan bertemu dengan marketing. Setelah itu calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melampirkan persyaratan dokumen. Lalu marketing melakukan survey guna menganalisis layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon anggota dicairkan. Kemudian hasil analisis diserahkan ke manajer operasional untuk diputuskan permohonan pembiayaan disetujui atau tidak. Pihak BMT menetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah tanpa agunan sebesar 22,4 % BMT dan 77,6 % anggota. Dalam penerapan pembiayaan ini masih terjadi kendala dari pihak BMT dan anggota. Dari pihak BMT dalam menganalisis pembiayaan marketing kurang bersikap objektif, teliti, serta kurangnya pengawasan setelah pembiayaan dicairkan. Kendala dari pihak anggota yaitu pembiayaan bermasalah, penyalahgunaan dana pembiayaan, serta ketidaktahuan terkait akad mudharabah. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, dan ketentuan pada pembiayaan mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia, dapat dikatakan implementasi akad mudharabah pada pembiayaan modal usaha tanpa agunan di BMT Amanah Usaha Mulia sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan mudharabah.