Isu kekerasan seksual di sejumlah kasus yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia yang tidak pernah habis dibicarakan oleh publik. Langkah-langkah pencegahan yang telah diupayakan seolah masih butuh untuk ditingkatkan, sikap tegas dan metode penyelesaian secara tuntas. Seperti yang kita tahu manusia diciptakan untuk memiliki kecenderungan hawa nafsu yang lebih khususnya lagi kepada lawan jenisnya dalam hal ini.Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang menganggu melecehkan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Yang mana pelecehan seksual seringkali terjadi karena pergaulan bebas, perbuatan ini merupakan bentuk perilaku yang menyimpang dan merupakan perbuatan tidak senonoh. Pelecehan secara fisik yang terjadi lebih umumnya diatur dalam KUHP beserta sanksi yang ada dalam pasal tindak pidana asusila, sedangakan pelecehan seksual secara verbal diatur dalam KUHP dan Hukum Islam. untuk mengetahu bentuk-bentuk pelecehan seksual dan mengetahui system pemidanaan pelaku pelecehan seksual menurut KUHP dan Hukum Islam.
Bedasarkan latar belakang diatas, maka permasalalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan di lingkungan pendidikan?, 2)Bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dalam hukum positif dan hukum Islam?.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan oleh karena iti, sumber primer dalam penelitian ini adalah KUHP, UU KEMNDIKBUD NO. 31 Tahun 2021, serta Undang-Undang NO.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bab VI pasal 77.
Adanya dominasi patriarli yang menyebabkan terjadinya leditaksetaraan gender menjadi salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual yang sangat sulit diatasi, karena pasal-pasal yang ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual sangatlah ringan apalagi sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dengan penjatuhan sanksi administrasi tidak memberikan efek jera dan edukasi terhadap masyarakat. Ditinjau dari Hukum Islam yang mana tujuan dari pejatuhan pidana adalah pembalasan perbuatan pelaku serta menjaga hak-hak korban dalam penegakan keadilan maka perlu adanya pembahasan terlebih mengenai perumusan aturan-aturan baru untuk menangani kasus-kasus edukasi terhadap masyarakat dalam pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dan anak-anak didik khususnya serta memenuhi hak korban.