Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem kepengurusan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensia (KEE) Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah dari sebelum adanya hutan mangrove sampai pengelolaan hutan mangrove yang sekarang. Sejarah hutan mangrove yang dikelola oleh warga masyarakat Desa Ayah ada berbagai kronologi atau proses yang berjalan. Lahan mangrove ini berawal dari adanya tanah timbul akibat proses alami dari fenomena pasang surut muara dan endapan material sedimen sungai dan status kepemilikan lahan adalah lahan milik pemerintah. Namun, setelah adanya SK tentang penetapan dan pengelolaan KEE ini status kepemilikan belum disahkan oleh pihak pengelola KEE, sekarang ini pengelolaan kawasan KEE dilakukan oleh banyaknya pemangku kepentingan dan diketuai oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VIII Kabupaten Kebumen. Permasalahan pengelolaan KEE yang kebijakannya baru dikeluarkan ini banyak faktor-faktor yang terjadi, baik dari bidang kelembagaan maupun pengelolaan, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Gubernur No. 552.52/31 tahun 2020 tetang Penetapan dan Pengelolaan KEE Lahan Basah Mangrove Muara Kali Ijo Desa Ayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan data menggunakan data primer yaitu di dapatkan secara langsung oleh peneliti di lapangan, dan data sekunder yaitu di dapat dari dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi data penelitian. Penelitian ini meggunakan kerangka teori Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menjelaskan bahwa ada dua variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pengelolaan KEE di desa Ayah dilakukan secara kolaboratif yang bertujuan untuk mengakomodir berbagai kepentingan para pihak terhadap pemanfaatan KEE. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti: 1. Kurangnya pemahaman para pihak terhadap prinsip konservasi. 2. Rendahnya kesepemahaman untuk bersinergi dalam pemanfaatan jasa wisata. 3. Terbatasnya pendanaan dari para pihak untuk upaya pengelolaan KEE. 4. Lemahnya bukti legalitas kawasan. 5. Degredasi habibat masih terjadi oleh beberapa masyarakat sekitar kawasan.

ABSTRACT
This research is motivated by the management system for the management of the Essence Ecosystem Area (KEE) of the Muara Kali Ijo Mangrove Wetland in Ayah Village from before the existence of mangrove forests to the management of the current mangrove forests. In the history of mangrove forests managed by the residents of the Ayah Village community, there are various chronologies or processes that run. This mangrove land originated from the existing land arising from the natural process of the phenomenon of estuary tides and deposits of river sedimentary material and the status of land ownership is government-owned land. However, after the decree on the determination and management of KEE, the ownership status has not been ratified by the KEE management, currently, the management of the KEE area is carried out by many stakeholders and chaired by the Branch Head of the Forestry Service (CDK) Region VIII Kebumen Regency. The problem of KEE management, whose policy has just been issued, has many factors that occur, both from the institutional and management fields, for this reason, this study aims to find out how the implementation of Governor's Decree No. 552.52/31 of 2020 concerning the Determination and Management of KEE mangrove wetlands Muara Kali Ijo Ayah Village Ayah District, Kebumen Regency.
This research uses qualitative research methods with a case study approach. Data collection is carried out in this study by means of observation, interviews, and documentation. Data collection uses primary data, which is obtained directly by researchers in the field, and secondary data is obtained from the documents needed to complete the research data. This research uses the theoretical framework of Policy Implementation from Merilee S. Grindle which explains that there are two variables that affect the performance of policy implementation.
The results of this study show that the management of the Muara Kali Ijo Mangrove Wetland Kee in Ayah Village is carried out collaboratively, which aims to accommodate various interests of the parties to the use of KEE. However, in its implementation there are obstacles such as: 1. Lack of understanding of the parties to the stakeholder of conservation. 2. Low understanding to synergize in the use of tourist services. 3. Limited funding from the parties for efforts to manage KEE. 4. Weak evidence of the legality of the area. 5. Habitat degredation still occurs by several communities around the area.