Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit sharing) ketika pemilik modal (surplus spending unit) bekerja sama dengan pengusaha (deficit spending unit) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (didzalimi).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dalam bentuk studi kasus. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode: wawancara, observasi, dokumentasi. Dari data yang diperoleh tersebut penulis dapat mendiskripsikan praktek penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dalam perspektif ekonomi Islam di BMT Bintoro Madani Demak. Dalam prakteknya BMT Bintoro Madani berusaha menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah. Dalam sistem bagi hasil, pada waktu akad kedua pihak yaitu, pihak pertama (shahibul maal) dan pihak kedua (mudharib) hanya menentukan persentase nisbah, bukan menentukan nominal. Dan dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Bintoro Madani diganti dengan sistem administrasi.
Penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif analisis. Dari analisis yang penulis lakukan, dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah perspektif ekonomi Islam di BMT Bintoro Madani, BMT Bintoro Madani menyampaikan kepada anggota, bahwa nisbah bagi hasil yang ditetapkan dari BMT adalah 60:40, 60% untuk pihak penyedia dana (shahibul maal) dan 40% untuk pihak pengelola usaha (mudharib). Tapi dalam prakteknya, anggota melakukan penawaran kepada pihak BMT untuk menggunakan sistem administrasi 2,5% dari pinjaman yang dibayarkan pada waktu pembayaran angsuran, karena anggota (mudharib) tidak menghendaki apabila pihak penyedia dana (shahibul maal) mendapatkan persentase keuntungan yang lebih banyak dari hasil usaha yang dilakukan oleh anggota (mudharib). Selain itu, anggota (mudharib) tidak menghendaki proses penetapan nisbah bagi hasil yang dianggapnya memperlama proses persetujuan pembiayaan, karena yang diinginkan anggota (mudharib) yaitu proses yang cepat untuk penyetujuan pembiayaan dan cepat memperoleh dana. Dengan demikian, praktek tersebut belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam, karena dalam sistem bagi hasil di awal akad tidak ditentukan nominal keuntungan, melainkan ditentukan persentase nisbah bagi hasilnya. Walaupun, antara pihak pertama (shahibul maal) dan pihak kedua (mudharib) tidak ada yang terdzalimi dan menurut kedua pihak sistem tersebut sudah dianggap adil.