Kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tentu sangat menjadi sorotan publik ketika yang menjadi korban adalah anak penyandang disabilitas. Terutama mengenai pemenuhan hak korban dan pemberian sanksi terhadap pelaku, diharapkan dapat berbeda dengan korban yang bukan penyandang disabilitas. Berdasarkan CATAHU Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang, pada tahun 2021 terdapat 9 pengaduan kasus kekerasan seksual yang salah satunya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Perlindungan terhadap korban belum cukup hanya dengan adanya Putusan Pengadilan, akan tetapi perlu diperhatikan pula perlindungan pasca putusannya, bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak korbannya.
Kasus tindak pidana kekerasan seksual gang rape yang ditangani oleh LBH APIK Semarang yang terjadi pada tahun 2020 lalu, dengan korban yang merupakan anak penyandang disabilitas intelektual, sudah sampai pada tingkat putusan. Namun sangat disayangkan ada 1 tersangka yang melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), serta hak restitusi korban tidak dikabulkan. Hal ini perlu diketahui apakah ada perlindungan hukum pasca putusan bagi korban dalam kasus tersebut. Fokus penelitian skripsi ini yaitu bagaimanakah pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban gang rape pasca putusan pengadilan di LBH APIK Semarang, serta apa hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas korban gang rape pasca putusan pengadilan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan sosiologis, dan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah wawancara dengan LBH APIK Semarang. Sumber data sekunder adalah diperoleh dari literatur jurnal, buku, modul, arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemenuhan hak anak penyandang disabilitas korban gang rape pasca putusan pengadilan yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang selaku kuasa hukum korban yaitu berupa pelaksanaan pemenuhan hak korban sesuai dengan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diantaranya adalah memfasilitasi pemulihan psikologis, fasilitas pendidikan, fasilitas pemberdayaan ekonomi bagi orang tua korban, bekerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort (Unit PPA Polres) Kabupaten Demak terkait laporan atas nama terduga pelaku inisial AM yang saat ini melarikan diri dan masuk dalam DPO. Hambatan yang dialami LBH APIK Semarang berupa hambatan internal dan