Suap merupakan salah satu bentuk mafia hukum, suap merugikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum masih rentan dengan permainan suap antara pihak-pihak yang berkepentingan, seperti adanya pemberitaan permintaan uang rokok untuk mempercepat proses penanganan laporan. Penegakan hukum tidak dibenarkan melindungi bisnis-bisnis ilegal yang nantinya penegakan hukum menjadi industri hukum. Aparat penegak hukum yang menerima suap diancam di Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Korupsi. Pentingnya peran penyidik kepolisan dalam proses peradilan karena awal mula dari proses peradilan. Jika awal penegakan hukum sudah tidak berjalan dengan baik, lalu bagaimana ranah kejaksanaan sampai pengadilannya?
Penelitian ini merupakan penelitian gabungan normatif-empiris yang sifatnya kualitatif-deskriptif bertujuan memaparkan secara tulisan. Pendekatan yang digunakan konseptual melalui wawancara atau keterangan, dengan analisis pustaka yang menghubungkan teori dengan masalah penelitian lapangan. Data penelitian yang digunakan merupakan data primer berasal dari penyidik, pihak atau warga bersangkutan penyuapan, serta data sekunder dari buku, undang-undang, jurnal maupun artikel..
Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai praktik terjadinya suap pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan mulai dari adanya uang titipan dalam proses pelaporan,penawaran keringanan pasal-pasal dalam tertangkap tangan,uang jaminan perdamaian mediasi, pemesanan kamar tahanan dan penundaan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Hasil selanjutnya mengenai analisis kriminologi praktik suap pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan dengan teori asosiasi diferensial menyatakan suap terjadi karena peniruan dari interaksi dengan kriminal. Teori anomie menjelaskan suap terjadi karena tidak tercapainya tujuan dari keinginan seseorang, sehingga menggunakan cara-cara ilegal. Teori kontrol sosial menyatakan suap terjadi karena kurangnya pengawasan atau pengendalian terhadap masyarakat maupun penyidik..