Semakin terbukanya pasar membuat peredaran produk – produk pangan semakin deras dan mengakibatkan iklim persaingan yang ketat dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan demi memperoleh keuntungan sesaat terutama pada produk pangan. Salah satu bentuk produk pangan olahan yang popular di Indonesia adalah mie basah. Ketidak tahanan mie basah membuat oknum pelaku usaha melakukan kecurangan agar dapat bertahan lama, salah satunya dengan menambahkan formalin. Meskipun pemerintah sudah menerbitkan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagai payung hukum dan membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) namun masih saja terjadi penyalahgunaan formalin yang merupakan bahan tambahan pangan yang dilarang tersebut terutama pada pasar tradisional di Semarang sehingga membuat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang selaku lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab harus bertindak tegas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan bagaimana peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada konsumen terkait dengan peredaran mie basah yang mengandung formalin di pasar tradisional Kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian nondoktrinal atau bisa disebut juga dengan penelitian sosiologis/empiris yaitu bagaimana hukum diimplementasikan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara sistematis dan jelas, selain itu juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang, pedagang dan konsumen mie basah di pasar tradisional Kota Semarang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel – variabel yang menjadi focus peneliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Meski telah memenuhi unsur teori kepastian hukum dan perlindungan konsumen, namun mie basah tetap banyak beredar di pasar-pasar tradisional Semarang. Adapun peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dilakukan secara preventif yang berupa pengawasan pre market dan post market. Serta upaya BBPOM secara represif yaitu pemberian sanksi secara nonjustisia dan pro justisia.