Eksploitasi seksual telah melanggar hak asasi manusia dengan hak kebebasan pribadi. Tindak kejahatan tersebut banyak terjadi pada kelompok rentan, salah satunya yaitu perempuan dan anak. Korban yang mayoritas perempuan dan anak tidak hanya mengalami trauma fisik tetapi juga mengalami trauma psikis. Korban eksploitasi seksual membutuhkan kekuatan mental tetapi juga harus diberdayakan secara ekonomi untuk mempu menghadapi masalah hidup kedepannya. Maka dari itu, tujuan penulisan ini pertama, untuk mengetahui peran LBH APIK Semarang dalam implementasi pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual dan hambatan yang dialami oleh LBH APIK Semarang dalam pemberian hak-hak korban eksploitasi seksual pada anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian lapangan di kantor LBH APIK Semarang melalui data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, bentuk-bentuk perlindungan hukum berupa pendampingan represif di LBH APIK Semarang terhadap anak korban ESKA diberikan melalui intervensi (pemberian layanan) dan rehabilitasi. Intervensi yang diberikan berupa intervensi kesehatan, intervensi psikologi, intervensi hukum, dan intervensi informasi; sedangkan rehabilitasi yang dilakukan berupa rehabilitasi psikologi, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi ekonomi, rehabilitasi sosial, dan shelter (rumah aman). Kedua, selama melakukan pendampingan terhadap anak korban ESKA. Hambatan-hambatan ini berasal dari internal maupun dari eksternal. Hambatan internal dihadapi dari anak korban ESKA dan LBH APIK Semarang. Hambatan eksternal dihadapi dari keluarga anak korban ESKA, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Disarankan untuk LBH APIK Semarang sebaiknya membangun infrastuktur guna mengoptimalkan pemberian intervensi dan rehabilitasi terhadap anak korban ESKA, sehingga proses pendampingan berjalan secara optimal dan tentunya anak korban senantiasa mendapatkan pengawasan dari LBH APIK Semarang. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara LBH APIK Semarang dengan pemerintah baik pemerintah Kota Semarang maupun pemerintah kabupaten lain