Kejaksaan berada pada posisi sentral dan strategis karena menjadi filter antara proses penyidikan dan proses di Pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara Korupsi, hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan. Kejaksaan menjadi representatif negara dalam menentukan berat ringannya tuntutan bagi terdakwa tindak pidana korupsi. Dalam proses penyidikan Jaksa memiliki fungsi untuk menentukan status tersangka sesuai dengan Pasal 55 KUHAP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan mengetahui pertimbangan Jaksa dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sepesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan serta akan dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demi mengusahakan terpenuhinya tujuan dari penyidikan maka proses pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang sesuai dengan prosedur. Kemudian dasar pertimbangan Jaksa Penyidik dalam menentukan status tersangka turut serta tindak pidana korupsi melalui berbagai upaya termasuk menggunakan tambahan ilmu psikologi kriminal untuk meng efaktifkan penyidikan, dan berdasarkan dengan Pasal 183-184 Ayat 1 KUHAP dan sejauh mana keterlibatan tersangka dalam proses tindak pidana, seberapa besar mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk materil atau non materil, tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, serta adanya niat dan motif tersangka menjadi dasar pertimbangan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam menentukan status tersangka turur serta dalam tindak pidana korupsi.