Pencurian di saat pandemi covid-19 merupakan suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan terdapat usaha yang dilakukan menusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada upaya memperoleh kebutuhan tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mencapai kebutuhan yaitu dengan cara yang baik maupun dengan cara melakukan tindak pidana seperti pencurian. Tindak pidana ini menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan pasal 362 -367 KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi yang tepat terhadap para pelaku tindak pidana pencurian di waktu pandemi covid-19 dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
Metode yang digunakan oleh penulis berupa metode hukum normatif dengan penelitian kepustakaan atau library research yang sumber datanya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen yang digunakan sebagai data sekunder, lalu dideskripsikan dan dianalisis untuk menemukan solusi permasalahan yang diangkat. Analisis data yang digunakan adalah deskritif komparasi yaitu dengan membandingkan sanksi pidana pencurian dalam hukum pidana positifdengan hukum pidana Islam.
Tindak pidana pencurian di saat pandemi covid berdasarkan ketentuan PERMA No.02 Tahun 2012 bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, penyidik seharusnya bisa menyelesaikan perkara dengan cara mediasi. Selain hal tersebut, dalam hukum pidana positif, ada yang namanya dasar penghapus pidana. Dalam Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa, “Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. daya paksa yang dimaksud ini terdiri atas keadaan memaksa (overmacht) dan keadaan darurat (noodtoestand). Sehingga dalam kasus pencurian di saat pandemi covid-19 perbuatannya yang seharusnya melawan hukum sehingga menjadi perbuatan yang tidak melawan hukum karena mereka melakukannya sebagai bentuk pertahanan hidup. Namun, akan berbeda lagi jika mereka melakukan pencurian dengan sengaja memanfaaat kesempatan untuk mencuri. Maka, alasan pembenar atas tindak pidana pencurian tersebut tidaklah berlaku.
Dalam kajian hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku pencurian yang berupa hukuman had, yang sering dipandang sebagai tidak manusiawi bagi yang menentangnya atau sebagai hukuman yang serta merta dijalankan apa adanya bagi pendukung literalnya, pada prakteknya tidaklah dilakukan tanpa konteks, sehingga sebagaian ulama yang lain mensyaratkan bahwa pencurian itu terjadi bukan karena terpaksa, jika dalam keadaan terpaksa maka dia tidak berhak untuk dikenakan hukuman had akan tetapi dikenakan hukuman ta’zir.