Secara konstitusional menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maupun Pasal 1 Ayat (3) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Satu hal yang penulis jumpai mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan peradilan agama adalah ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diajukan oleh Halimah Agustina seorang warga Menteng, khususnya mengenai ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Perkawinan yang dipandang merugikan hak konstitusional Pemohon seperti yang dijamin di dalam konstitusi terutama Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana putusan MK mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 2) Bagaimana analisis hukum islam mengenai putusan MK No. 38/PUU-IX/2011.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentatif. Sumber data primernya adalah putusan MK No. 38/PUU-IX/2011. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dengan peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan para hakim dalam memutuskan putusan tersebut. Jenis pendekatan ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (dokumen) dan data sekunder. Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.
Atas usulan judicial review UU Perkawinan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 38/PUU-IX/2011 menolak permohonan Halimah Agustina. Pada bagian pendirian Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, Negara bukan hanya berwenang mengatur (bevoeg te regel), tetapi justru memiliki kewajiban untuk mengatur (verpelich te regel). Menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan ketentuan mengenai affirmative action dan tidak mengurangi kebebasan, namun peraturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. MK dalam memutus perkara sudah seharusnya dalam putusannya memberikan ruang gerak dan keadilan bagi suami-isteri yang dalam keadaannya tidak mungkin bisa disatukan lagi dalam satu ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam prespektif hukum substansinya adalah wujud dari peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak kepada pengadilan. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya tali perkawinan merupakan wujud nyata dari prespektif hukumnya.