Islam sangat menghargai kedudukan anak sebagai generasi penerus, Islam juga sangat memperhatikan kebutuhan hidup anak-anak. Hal ini ditujukan dengan adanya beberapa ketentuan dalam Islam yang berhubungan dengan kesejahteraan kehidupan anak, bahkan Allah sangat tidak menyukai umat Islam yang meninggalkan generasi penerus dalam kondisi yang lemah. Kategori lemah, bisa lemah fisik maupun mentalnya. Anak merupakan hasil alami dari pernikahan. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohani. Kenyataannya, tidak setiap anak selamanya bernasib baik, bahkan ada diantara anak-anak yang tidak bisa merasakan indahnya kasih sayang dari orang tua. Sebagaimana kasus yang menimpa seorang anak di Kabupaten Pati. Anak tersebut ditinggal orang tuanya tanpa kabar. Setelah kurang lebih sepuluh tahun anak tersebut dimintakan hak pengampuan oleh pamannya di Pengadilan Agama Pati.
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum pengampuan terhadap anak yang ditinggal orang tuanya mafqud dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengampuan anak yang ditinggal orang tuanya mafqud dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.?
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian dokumentasi (library research) yang memusatkan kajian pada data dokumen putusan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum terhadap pengampuan anak yang ditinggal orang tuanya mafqud dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt. menurut penulis kurang tepat. Dasar pertimbangan hukum pengampuan dalam penetapan tersebut didasarkan pada pasal-pasal tentang perwalian terhadap anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Penulis lebih cenderung mengkategorikan perkara yang diajukan oleh pemohon dalam masalah pemeliharaan anak, melihat umur dan kondisi psikis anak dengan merujuk pada pasal 98 ayat 1 dan pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Pengampuan dalam hukum Islam pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakcakapan seseorang dalam mengelola harta kekayaannya. Sedangkan pemeliharaan anak (hadlonah) adalah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri melakukan terbaik untuk dirinya. Anak yang masih dibawah umur dikatakan belum mukallaf, kondisi dimana seseorang mampu untuk berbuat atau bertindak dalam lalu lintas hukum. Dalam hukum Islam mukallaf merupakan syarat utama seseorang dapat mempertanggung jawabkan semua tindakannya. Oleh karena itu, sesuai dengan indikasi dan karakteristik anak yang dimohonkan pengampuan, yaitu masih dibawah umur atau belum dewasa dan lemah akalnya (cacat mental), maka penulis cenderung memasukkan dalam pemeliharaan anak.