Hakikatnya perjudian yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, melawan hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Karena semakin berkembangnya informasi dan jaringan komunikasi dunia, maka terjadi juga dengan proses modernisasi. Salah satu bentuk yang disebabkan karena modernisasi adalah semakin berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan baru didunia teknologi seperti perjudian melalui perangkat yang mendukung jaringan internet (Judi Online). Penelitian ini Merupakan jenis penelitian kualitatif normatif, penelitian ini juga sering disebut penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya berasal dari data primer, 149/Pid.b/2020/Pn Kdl, KUHP, UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo UU No. 19 Tahun 2016 , dan sumber hukum Islam berupa al-Qur’an dan Hadist. Data sekunder, skripsi/tesis, jurnal, buku-buku, pendapat pra sarjana, artikel dalam internet, dan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data tersier, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan analisis data melalui dokumentasi, selanjutnya data tersebut di analisis menggunakan deskriptif analisis.Berdasarkan analisis yang dilakukan maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, apabila ketentuan yang disebutkan terakhir itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus, dalam arti secara lebih khusus mengatur perilaku yang sebenarnya telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana, maka ketentuan pidana yang bersifat khusus itulah yang harus diberlakukan. Atau dengan kata lain, dalam hal semacam ini berlakulah ketentuan hukum yang mengatakan lex specialis derogate legi generalis. Dapat disimpulkan bahwa sebagai dasar dalam memutuskan perkara harus memperhatikan asas hukum yakni asas lex specialis derogat legi generalis specialis. Adapun landasan yakni al-Qur’an dan hadis, atau Undang-undang yang telah di tetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil al-amri) seperti halnya dalam hukuman Ta’zir, maka hakim harus berpedoman pada Undang-Undang dan larangannya yang terdapat dalam al-Quran dan hadis. Apabila tidak terdapat dalam al-Quran dan Hadis, maka kemudian diberikan wewenang kepada penguasa untuk menetapkan dan hakim harus mengikuti penetapan tersebut.

ABSTRACT
In essence, gambling is an act that is contrary to religious norms, morals, decency, against the law, and endangering the livelihood and life of society, nation and state. Due to the development of world information and communication networks, it also occurs with the modernization process. One of the forms caused by modernization is the development of new forms of crime in the technological world such as gambling through devices that support the internet network (Online Gambling). This research is a type of normative qualitative research, this research is also often called Library Research, namely by taking library references and documents relevant to this problem. The source of the data comes from primary data, 149 / Pid.b / 2020 / Pn Kdl, Criminal Code, Law No. 7 of 1974 concerning The Regulation of Gambling and Government Regulation No. 9 of 1981 concerning the Implementation of Gambling Regulation, Law No. 11 of 2008 concerning ITE Jo Law No. 19 of 2016, and sources of Islamic law in the form of the Qur'an and Hadith. Secondary data, theses/ theses, journals, books, pre-graduate opinions, articles on the internet, and those related to research topics. Tertiary data, Legal Dictionaries, Large Indonesian Dictionaries, and so on. The author's data collection technique uses data analysis through documentation, then the data is analyzed using descriptive analysis. Based on the analysis carried out, as mentioned in Article 63 Paragraph (2) of the Criminal Code, if the last mentioned provision is a special criminal provision, in the sense of more specifically regulating behavior that has actually been regulated in a criminal provision, then the special criminal provisions must be applied. Or in other words, in this case there applies a legal provision that says lex specialis derogate legi generalis. Dapat concluded that as a basis in deciding a case must pay attention to the principle of law, namely the principle of lex specialis derogat legi generalis specialis. As for the foundation, namely the Qur'an and hadith, or laws that have been established by the competent institution (Ulil al-amri) as is the case in the punishment of Ta'zir, the judge must be guided by the Law and its prohibitions contained in the Quran and hadith. If it is not contained in the Quran and Hadith, then it is then given the authority to the ruler to determine and the judge must follow the determination.