Teori hudud Muhammad Syahrur (yang selanjutnya akan disebut Syahrur) menarik untuk dibahas berkaitan dengan sistem pemidanaan tindak pidana pencurian. Saat ini sistem pemidanaan tindak pidana pencurian yang digali melalui jalan ijtihad para ulama' terdahulu, dirasakan sudah tidak relefan jika diaplikasikan saat ini. Sebab koridor pemikiran yang digunakan pada masa ulama' terdahulu, tentunya tidak lepas dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya saat itu. Sehingga dibutuhkan reinterpretasi terhadap sistem pemidanaan tersebut. Secara umum teori hudud Syahrur berbicara tentang batasan-batasan aturan sesuatu dalam al-Qur'an. Dimana batasan-batasan tersebut menawarkan metode baru tentang sistem pemidanaan tindak pidana pencurian, tanpa harus meniadakan hadd itu sendiri
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana teori hudud Syahrur tentang hukum pidana Islam? Serta, bagaimana teori hudud Syahrur mengenai sistem pemidanaan tindak pidana pencurian?
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Dimana penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pemikiran Syahrur tentang sistem pemidanaan tindak pidana pencurian. Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan instrumen analisis isi (content analysis). Yakni dengan menganalisis makna yang terkandung dalam keseluruhan gagasan Syahrur. Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : menginventarisasi pokok-pokok gagasan Syahrur terkait sistem pemidanaan tindak pidana pencurian, mendiskripsikan dan menilai data terkait, kemudian mengidentifikasi dan memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan. Selanjutnya menghubungkan dan mendialogkannya dengan gagasan lain dan kemudian membuat interpretasi dan konklusi sebagai refleksi penulis.
Penelitian ini menghasilkan dua hal. Pertama, teori hudud merupakan wujud konkrit dari paradigma yang dimiliki Syahrur dalam memahami Islam sebagai agama universal, hanif dan hududi. Di dalam teori ini, Syahrur mengklasifikasikan hudud dalam enam jenis batasan. Batasan-batasan tersebut ialah suatu metode untuk mengaplikasikan hukum Islam secara mudah. Dimana, sebagian dari batasan-batasan itu mencakup pula hukum pidana Islam. Sehingga hukum Islam (khususnya hukum pidana Islam) dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Islam berada, tanpa harus meniadakan hadd itu sendiri.
Kedua, Syahrur memahami sistem pemidanaan tindak pidana pencurian, dengan menggunakan teori batas maksimal, yaitu dengan hukuman maksimalnya ialah potong tangan. Oleh karena itu, selamanya tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman kepada pencuri lebih berat dari pada hukuman potong tangan. Tetapi, justru dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Bahkan dalam keadaan yang sangat memaksa (misalnya), memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman minimal yaitu dengan pengampunan.