Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasadirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, dan sebagainya. Meskipun kewajiban untuk melindungi konsumen telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan, akan tetapi dalam kenyataan dimasyarakat, masih banyak kasus yang merugikan konsumen. Akhir-akhir ini muncul permasalahan perumahan, dikarenakan tingginya investasi rumah yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan hukum yang terkait, sebenarnya pengaturan mengenai rumah perumahan mempunyai perbedaan yang cukup mendasar dengan pembangunan rumah hunian dengan tanah diatas hak milik perorangan. Secara faktual dalam kehidupan sehari-hari selalu terjadi atau timbul sengketa konsumen. Secara yuridis proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan menggunakan jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non litigasi.
Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian dilakukan di kantor LP2K Kota Semarang. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analis data kualitatif yaitu analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, bahan tertulis berupa Undang-undang, dokumen, buku-buku, dan lain-lain yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti untuk mencari pemecahan masalah dan menarik kesimpulannya, maka diharapkan dapat diperoleh suatu hasilyang menggambarkan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian terkait penyelesaian sengketa konsumen di LP2K Kota Semarang ditemukan bahwa penyelesaian dilakukan dengan upaya mediasi, yaitu dengan proses mediasi atau musyawarah, dalam permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Hambatan yang dialami oleh LP2K dalam proses mediasi tersebut, salah satu factor terbesar penghambatnya adalah factor dari pihak pelaku usaha atau tergugat yang seringkali tidak memenuhi panggilan dari LP2K. Karena kehadiran kedua pihak saat proses mediasi sangatlah penting, apabila salah satu satu pihak ada yang tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan penyelesaian sengketa yang dihasilkan bersumber dari kesepakatan para pihak.