Hukum lingkungan di Indonesia dewasa ini semakin berkembang dan perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan terus dilengkapi dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (eco-development) serta mencari solusi pemecahannya, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara baik dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saat ini pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah semakin parah dan bertambah sehingga kualitas lingkungan hidup semakin menurun yang mengakibatkan terancamnya kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Semuanya itu akibat ulah perilaku manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai obyek eksploitasi, media pembuangan limbah dan kegiatan industri tanpa menghiraukan alam yang bersifat terbatas yang akhirnya akan mengalami kerusakan. Adapun dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah kemudian Faktor-faktor apakah saja yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan pencemaran akibat limbah pabrik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, Muhammad penelitian normatif-empiris (applied research law) pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini terdapat dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan
Hasil Penelitian Bahwa implementasi upaya penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sudah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Kendal telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Funsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Faktor Penghambat yakni Struktur hukum yang belum merata menegakan, terkesan tebang pilih, atau menungggu laporan, Substansi hukum yang banyak terdapat kelemahan, Kultur hukum masyarakat yang kurang sadar mengenai pelestarian lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta kurangnya personil yang bertugas dalam proses pengawasan dan pemantauan di lapangan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik.
Perlu adanya penyeleksian lebih ketat lagi terkait pengajuan izin lingkungan yang menjadi syarat untuk seseorang atau badan usaha yang akan mendirikan dan melakukan aktivitas usaha. Selain itu, perlu adanya penggalakan sosialisasi lebih mendalam lagi oleh dinas lingkungan hidup kabupaten Kendal terkait permasalahan-permasalahan lingkungan dari pencegahan sampai penanganannya kepada masyarakat secara merata.